NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)

A.      Indonesia Sebelum Kemerdekaan

1.         Sejarah Nama Indonesia

a.         Sejarah Indonesia dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan “Manusia Jawa”

b.        Secaraa geologi, wilayah Nusantara merupakan pertemuan antara tiga lempeng benua, yaitu lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik.

c.         Dwipantara atau Kerajaan Hindu Jawa Dwipa di Pulau Jawa dan Sumatera sekitar 200 SM

d.        Pada abad ke -5, dua kerajaan bercorak Hinduisme, yaitu Kerajaan Tarumanegara yang menguasai Jawa Barat dan Kerajaan Kutai di pesisir Sungai Mahakam, Kalimantan.

e.         Pada abad ke-4 s/d ke-7, diwilayah Jawa Barat terdapat kerajaaan bercorak Hindu-Budha yaitu kerajaan Tarumanegara yang dilanjutkan dengan Kerajaan Sunda sampai abad ke-16

f.         Pada abad ke-7 s/d ke-14, Kerajaan Budha Sriwijaya berkembang di Sumatera yang beribukota di Palembang. Pada puncak kejayaannya, Sriwijaya menguasai daerah sejauh Jawa Barat dan Semenanjung Melayu.

g.        Pada abad ke-14, Kerajaan Hindu di Jawa Timur, Majapahit. Patih Majapahit, Gajah Mada (1331-1364), berhasil memperoleh kekuasaan atas wilayah yang kini sebagian besarnya adalah Indonesia beserta hampir seluruh Semenanjung Melayu.

h.        Sebutan Nusantara lahir pada masa Kerajaan Majapahit, kemudian pada masa penjajahan Belanda diubah oleh pemerintah Belanda menjadi Hindia Belanda.

i.          Indonesia berasal dari bahasa latin’indus’ yang artinya ‘india’ dan ‘nesos’ yang berarti ‘pulau-pulau’. Indonesia merupakan sebutan yang dberikan untuk pulau-pulau yang ada di Samudera India dan itulah yang dimaksud sebagai satuan pulau yang kemudian disebut dengan Indonesia (Setidjo, Pandji, 2009)

j.          Pada tahun 1850, George Windsor Earl etnolog Inggris mengusulkan istilah Indunesians untuk penduduk Kepulauan Hindia.

k.        Earl James Richardison Logan menggunakan Indonesia sebagai sinonim untuk Kepulauan Hindia. Namun, dikalangan akademik Belanda, lebih populer Melayu Nusantara (Malaische Archipel).

l.          Adolf Bastian dari Universitas Berlin memopulerkan  nama Indonesia melalui bukunya Indonesien oder die ineln des malayischen arcipels (1884-1894)

m.      Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara) memopulerkan nama Indonesia di mana ia mendirikan kantor berita di Belanda dengan nama Indonesisch Pers-Bureau pada tahun 1913

n.        Kerajaan Majapahhit merupakan cikal bakal negara Indonesia. Majapahit yang keberadaannya sekitar abad XIII sampai abad XV adalaha kerajaan besar yang sangat Berjaya, terlebih pada masa pemerintahan Mahapatih Gajah Mada yang wafat sekitar 1360-an. Gajah Mada adalah Mahapatih Majapahit yang sangat disegani yang berhasil menyatukan Nusantara yang terfkenal dengan “Sumpah Palapa” (sumpah yang menyatakan tidak akan pernah beristirahat atau berhenti berpuasa sebelum Nusantara bersatu)

o.        Sumpah Palapa yang dikemukakan oleh Mahapatih Gajah Mada yang kemudian setelah Majapahit berhasil menyatukan daerah-daerah di luar Jawa Dwipa mmenjadi Patih Dwipantara atau Nusantara, pada zamannya merupakan visi globalisasi Majapahit, yaitu meskipun pusat kerajaan berada di Pulau JAWA (Jawa Dwipa), namun ia bertekad menyatukan seluruh wilayah Nusantara (pulau-pulau yang berada di luar Pulau Jawa) dalam satu kesatuan, satu kehendak, dan satu jiwa. (Soepandji, Budi Susilo, 2011)

p.        Di tengah kondisi demikian, dan seiring dengan masuknya bangsa-bangsa Eropa ke wilayah Nusantara sejak di sekitar 1521, mulai Spanyol, Portugis, kemudian di susul Belanda dengan VOC-nya di sekitar 1602, visi wawasan Nusantara Mahapatih Gajah Mada pada masa Majapahit benar-benar hancur, ditambah pejajahan Belanda dan Jepang yang berlangsung sekitar 3 setengah abad, meskipun pada 17 Agustus 1945 Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, kenyataanya penjajahan kolonial bisa dikatakan baru berakhir dengan tuntas sejak 27 Desember 1949.

2.         Masa Penjajahan

a.       Pada abad XVI tepatnya 1596, bangsa Barat seperti Portugis dan Spanyol, dan bangsa Belanda mulai berdatangan. Hal ini seiring dengan runtuhnya masa kejayaan kerajaan.

b.      Berdirinya organisasi-organisasi pergerakan Indonesia

·      Pada 20 Mei 1908 di Jakarta, Boedi Oetomo didirikan oleh dr. Soetomo dan kawan-kawan dengan ketuanya Dr. Wahidin Sudiro Husodo

·      Pada 1909 berdiri Serikat Dagang Islam pimpinan H. Samanhudi

·      Pada 1911 berubah menjadi Serikat Islam di bawah pimpinan HOS Tjokroaminoto

·      1912 berdiri organisasi Islam Muhammadiyah di Yogyakarta dengan pimpinannya K.H.Ahmad Dahlan

·      Pada 1915 berdiri Indische Party yang didirikan oleh Tiga Serangkai, yaitu dr. Tjipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, dan Douwes Deker

·      Pada 1920 Indische Social Demokratische Partij (ISDP) dan bagian dari serikat Islam berubah menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI)

·      Pada 1926 berdiri Jamiyah Nahdlatul ulama di bawah pimpinan K.H. Hasyim Asy’ari di Surabaya yang merupakan kalangan ulama Nusantara

·      Pada 1927 berdiri Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dipimpin oleh Ir. Soekarno dengan tujuan untuk Indonesia Merdeka

c.       Pada 1928, lahir Sumpah Pemuda, yaitu golongan pemuda yang menghendaki persatuan, bertujuan mencanangkan cita-cita kemerdekaan, dan memperjuangkan Indonesia merdeka. Adapun kongresnya yang ke-2 pada 27 dan 28 Oktober 1928 di Jakarta, yang dihadiri 750 orang dari masing-masing perwakilan organisasi PPPI, Jong Java, Jong Islamiten Bond, Jong Sumateranen Bond, Pemuda Indonesia, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Batak, dan Pemuda Kaum Betawi, lahirlah Sumpah Pemuda. Pencetus Sumpah Pemuda adalah Perhimpunan Indonesia Nederland, Partai Nasional Indonesia, dan Pemuda Indonesia

d.      Pada 1942, Jepang mendarat di Indonesia melalui Tarakan, Minahasa, dan Sulawesi, Balikpapan, Ambon, Batavia, dan Bandung

e.       Belanda menyerah kepada tentara Jepang pada 9 Maret 1942

f.       Pada masa jajahan tentara Jepang dan wilayah Indonesia dibagi menjadi dua bagian yaitu:

·      Pertama, Pulau Jawa dan Sumatera di bawah kekuasaan Angkatan Darat, dan

·      Kedua: Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Irian, dan Nusa Tenggara di bawah kekuasaan Angkatan Laut

g.      Bangsa Indonesia terus melakukan perlawanan terhadap Jepang dan perlawanan tetap berlanjut sampai tentara Jepang terdesak oleh Sekutu pada 1944-1945

h.      Pada 29 April 1945, pemerintah Jepang membentuk sebuah Badan yang bertugas menyelidiki kemungkinan Indonesia Merdeka yang bernama Dokuritsu Junbi Choosakai atau BPUPKI yang dilantik pada 28 Mei 1945

i.        BPUPKI melaksanakan persidangan selama dua kali, yaitu pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan 10 sampai 17 Juli 1945. Yugasnya, yaitu merumuskan dasar Negara sebagai landasan Negara untuk Negara yang akan dibentuk

j.        BPUPKI kemudian dibubarkan dan dibentuklah PPKI pada 7 Agustus 1945

k.      Pada 14 Agustus 1945, melalui Radio Suara Amerika, diberitakan bahwa Hiroshima (6 Agustus 1945) dan Nagasaki (9 Agustus 1945) dibom yang mengakibatkan Pemerintah Jepang menyerah kepada Sekutu. Kemudian, tentara Inggris (South East Asia Command) yang bertugas menduduki wilayah Indonesia, menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang

l.        Saat terjadi kekosongan kekuasaan, tokoh pejuang bangsa menyusun naskah Proklamasi di rumah Laksamana Muda Takashi Maeda, Jalan Imam Bonjol, Jakarta dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta. Naskah Proklamasi tersebut disusun oleh Ir. Soekarno, dan Mohammad Hatta, dan Mr. Achmad Soebardjo

m.    Pada 19 Desember 1948, Belanda berhasil menguasai Yogyakarta yang waktu itu dijadikan ibu kota Negara Republik Indonesia

n.      Pada Sidang Kabinet Republik Indonesia yang dipimpin oleh Wakil Presiden Moh. Hatta memutuskan untuk memberikan mandate kepada Mr. Sjarifuddin Prawiranegara agar membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dan seandainya tidak mungkin, supaya menteri Keuangan Mr. A.A. Maramis yang pada waktu itu berada di luar negeri (New Delhi) untuk menggantikan Mr. Sjarifuddin

o.      Cabinet Hatta mengeluarkan dua surat mandate tentang pembentukan pemerintah darurat di Sumatera, untuk Mr, Sjarifuddin Prawiranegara di Bukit Tinggi, dan untuk Mr. A.A. Maramis di New Delhi

p.      Tanggal 22 Desember 1948, dalam rapat di Sumatera yang dihadiri antara lain oleh Mr. Sjarifuddin Prawiranegara, Mr.T.M Hassan, Mr.S.M. Rasyid, Kolonel Hidayat, Mr. Lukman Hakim,Ir. Indracahya, Ir. Mananti Sitompul,, Maryono Danubroto, Direktur BNI Mr. A.Karim, Rusli Rahim, dan Mr. Latif memproklamirkan pemerintah darurat. Pendirian PDRI ini merupakan satu bentuk perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap Belanda. Peran pemerintah darurat ini menjadi sentral karena merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah Indonesia yang ada pada masa itu tidak dapat menjalankan pemerintahan. Berdirinya pemerintah darurat memiliki arti penting yakni Indonesia masih memiliki eksistensi ketika terjadi penyerangan dan penguasaan yang dilakukan oleh Belanda.

q.      Perjanjian antara Roem dan Van Roeyen, yaitu Yogyakarta dikembalikan kepada Republik Indonesia dan kemudian akan diadakan perundingan-perundingan mengenai penyerahan kedaulatan

r.       Beberapa perundingan antara Belanda dan Indonesia

·      Perjanjian Linggarjati pada 25 Maret 1947

·      Perjanjian Renville pada 8 Desember 1947, dan

·      Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 23 Agustus 1949, dan puncaknya pada 27 Desember 1949, yang mana Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia dengan syarat harus berbentuk Negara Serikat

s.       KMB yang dilaksanakan di Den Haag (23 Agustus – 2 November 1949), menghasilkan:

·      Pembentukan Uni Belanda-Republik Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Ratu Belanda secara simbolis

·      Soekarno dan Moh. Hatta akan menjabat sebagai Presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia Serikat untuk Periode 1949-1950, dengan Moh. Hatta merangkap sebagai perdana menteri

·      Irian Barat masih dikuasai oleh Belanda dan tidak dimasukkan ke dalam RIS sampai dilakukan perundingan lebih lanjut

·      Pemerintah Indonesia harus menangggung hutang negeri Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar gulden

t.        Di dalam negeri muncul pergolakan, demonstrasi-demonstrasi, dan berbagai mosi di Parlemen karena hasil KMB dan perubahan bentuk Negara dari kesatuan menjadi federal tersebut

u.      Moh. Natsir mengeluarkan “Mosi Integral Natsir” (3 April 1950) yang meminta pemerintah dan seluruh elemen bangsa segera menyelesaikan permasalahan tersebut secara integral. Mosi ini ditandatangani oleh Moh. Natsir sendiri, dan Soebadio Sastrasatomo, Hamid Algadri, Sakirman, K. Werdojo, AM. Tambunan, Ngadiman Hardjosubroto, B. Sahetapy Engel, Tjokronegoro, Moch. Tauchid, serta Siradjuddin Abbas.

v.      Negara kesatuan adalah konsep ketatanegaraan yang mengatur hubungan kekuasaan (gezagsverhouding) antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sedangkan persatuan adalah sikap batin atau semangat kolektif untuk bersatu dalam ikatan kebangsaan dan Negara.

w.    Bangsa adalah yang berdiam di atas satu wilayah geopolitik yang nyata satu persatuan. Geopolitik ialah hubungan antara letaknya tanah dan air, petanya itu dengan rasa-rasa dan kehidupan politik

x.      Bung Karno mengatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menjadi wadah yang menyatukan seluruh aspek kehidupan nasional meliputi aspek geografi, demografi, seumber kekayaan alam, ideology, politik, ekonomi, social budaya sampai pertahanan dan keamanan bangsa

y.      Pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali ke Negara kesatuan dengan konstitusi UUDS 1950, sebagaimana terdapat pada Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950 yang menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara dengan bentuk kesatuan

z.       Meskipun sudah berbentuk Negara kesatuan, namun masih banyak upaya-upaya untuk memisahkan diri dari Negara kesatuan Republik Indonesia, di antaranya :

·      Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil di Bandung (23 Januari 1950)

·      Pemberontakan Andi Azis di Makassar (5 April 1950)

·      Pemberontakan Republik Maluku Selatan di Ambon (25 April 1950)

·      Pemberontakan Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan (10 Oktober 1950)

·      Pemberontakan DI/TII Pimpinan Kahar Mudzakkar di Sulawesi Selatan (17 Agustus 1951)

·      Pemberontakan Batalyon 426 di Jawa Tengah (1 Desember 1951)

·      Pemberontakan DI/TII Pimpinan Daud Beureuh di Banda Aceh (20 September 1953)

·      Peristiwa Dewan Banteng di Sumatera Barat (20 Desember 1956)

·      Pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (15 Februari 1958)

·      Perjuangan Rakyat Semesta yang menyatakan membantu Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (15 Februari 1958)

B. Konsep Negara Kesatuan Menurut UUD 1945